Pemindahan ibukota bukanlah suatu fenomena yang aneh, ganjil, sulit, apalagi sakral, atau bahkan lucu. Dengan segenap latar belakang kuat yang mendasarinya, sah-sah saja, atau bahkan sampai maqom ”harus”, pemindahan ibukota dari satu kota ke kota lainnya dilaksanakan. Contoh nyatanya adalah pemindahan yang begitu jauh dari Rio de Janeiro ke Brasili untuk ibu kota Brasil. Atau Amerika Serikat dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin. Bahkan Indonesia sendiri pernah memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta.

Isu pemindahan Ibukota Indonesia dari Jakarta sebenarnya dimulai pada tahun 1950-an, ketika Presiden Soekarno merencanakan perpindahan Ibu Kota. Jalan yang rata dan tahan segera dibangun. Insinyur jempolan negara besar komunis ketika itu dikerahkan. Oleh beberapa kalangan, pemindahan ini banyak memilik tafsiran, selain Jakarta yang gemar banjir, terlalu padat, dan tidak memilik hasil tambang, juga karena faktor politis, seperti letak Palangkaraya yang terlihat ditengah-tengah kepulauan Indonesia, dan mungkin rencana Soekarno dalam memobilisasi rakyat jauh lebih dekat dan kuat untuk agresi ke Malaysia (ingat slogan Ganyang Malaysia!?). Namun, gagasan Soekarno ini kemudian hilang begitu saja karena krisis politik dan ekonomi yang menghempaskannya, baik itu konsentrasi terhadap proyeknya ini, ataupun pertempuran politik dengan lawannya, baik itu golongan Islam, Tentara, maupun Amerika berserta agennya yang kerap kali menyusup. (http://anggitherdian.web.id/). Pernah di masa kepemimpinan, Orde Baru, sebelum lengser Soeharto berfikiran untuk memindahkan ibukota ke Jonggol, Jawa Barat. Tetapi akhirnya pun kandas. Dan Pak SBY juga pernah menguatkannya di akhir tahun 2009. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata.

Lalu, seberapa urgen pemindahan letak geografis ibukota Indonesia dari Jakarta ke kota lainnya? Mari kita lihat bersama-sama.

Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa Jakarta adalah pusat proses bisnis berlangsung di Indonesia. Lebih dari 80% uang yang ada di Indonesia beredar di sini menjadikan magnet yang menarik penduduk seluruh dari Indonesia untuk mencari uang di Jakarta. Sehingga arus urbanisasi dari daerah ke Jakarta begitu tinggi. Dari hasil Sensus Penduduk 2010,jumlah penduduk Jakarta diperkirakan akan bertambah dan mencapai 9,5 juta jiwa (http://www.seputar-indonesia.com/). Angka ini bertambah sekitar 460 ribu jiwa dalam 5 tahun, dan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk Jakarta sendiri mencapai 12.992 jiwa per kilometer persegi. Jakarta sendiri menurut mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin, dirancang Belanda untuk menampung 800.000 penduduk. Namun ternyata di saat Ali menjabat Gubernur jumlahnya membengkak jadi 3,5 juta. Jika Jakarta terus dibiarkan jadi ibukota, maka jumlah ini akan terus membengkak dan membengkak. Akibatnya kemacetan semakin merajalela. Jumlah kendaraan bertambah. Asap kendaraan dan polusi meningkat sehingga udara Jakarta sudah tidak layak hirup lagi. Pohon-pohon, lapangan rumput, dan tanah serapan akan semakin berkurang diganti oleh aspal dan lantai beton perumahan, gedung perkantoran dan pabrik. Sebagai contoh berbagai hutan kota atau tanah lapang di kawasan Senayan, Kelapa Gading, Pulomas, dan sebagainya saat ini sudah menghilang diganti dengan Mall, gedung perkantoran dan perumahan.

Sementara di lain sisi, kita juga bisa melihat, permukaan air laut di Indonesia pada tahun 2010 ini diperkirakan naik 0,4 meter dengan luas wilayah wilayah yang hilang 7.408 km persegi. Dan pada tahun 2050 nanti permukaan air laut diperkirakan 0,56 meter dengan luas wilayah yang tenggelam 30.120 km persegi. Sementara pada tahun 2100 wilayah daratan Indonesia yang tergenang air seluas 90.260 km persegi dengan ketinggian permukaan air laut mencapai 1,1 meter (http://id.shvoong.com/) . hal ini tidak sekedar akibat dibangunnya gedung-gedung pencakar langit, dan digalinya tanah untuk mencari sumber air artetis tapi juga akibat mobil, kendaraan. Wajar bila pemeintah DKI Jakarta selalu gagal dalam mengatasi bencana banjir. UU Tata Ruang pun tak akan sanggup menjadi payung bagi pembenahan tata ruang bagi DKI Jakarta. Kemacetan akhirnya hanya akan menjadi derita yang tak berkesudahan bagi Jakarta. Kepadatan penduduk yang jauh melebihi ambang batas, pencemaran udara akibat polusi kendaraan bermotor, penderita Infeksi Saluran Pernafasan yang meningkat pesat tetap akan menjadi catatan yang makin melesat jumlahnya melebihi kecepatan deret hitung. Belum lagi Krakatau yang terus mengancam dengan daya ledak yang terdengar sampai Australia atau Tsunami yang menewaskan banyak nyawa. Sebagian ahli geologi memperkirakan letusan kembali terulang antara 2015-2083. layaknya bom waktu, bukan? Dan sungguh pun, baik logika kepala maupun logika hati ini, rasanya tak mampu untuk menerima tetapnya Jakarta menjadi ibukota Negara Indonesia.

Lalu, Kalimantan adalah tempat yang tepat!!

Kalimantan, tepatnya di kota Palangkaraya adalah tempat yang cocok untuk rujukan pemindahan letak ibukota Indonesia. Alasan pertama, Jawa adalah pulau kecil yang sudah terlampau padat penduduknya. Luas pulau Jawa hanya 134.000 km2 sementara jumlah penduduknya sekitar 135 juta jiwa. Kepadatannya sudah mencapai lebih dari 1.000 jiwa per km2. Apalagi pulau Jawa yang subur dengan persawahan yang sudah mapan seharusnya dipertahankan tetap jadi lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Kalau dipaksakan di Jawa, maka luas sawah akan berkurang sebanyak 50.000 hektar! Produksi beras/pangan lain akan berkurang sekitar 200 ribu ton per tahun! Indonesia akan semakin kekurangan pangan karenanya. Selama ibukota tetap di Jawa, pulau Jawa akan semakin padat dan pembangunan tidak tersebar ke seluruh Indonesia. Jawa sudah kebanyakan penduduk/over-crowded!

Ada pun pulau Sumatera letaknya relatif agak di Barat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 42 juta, pembangunan di Sumatera sudah cukup lumayan. Sehingga sebentar lagi akan mempunyai nasib yang sama dengan Jakarta jika ibukota dipindahkan di sana.

Sulawesi dengan luas 189.000 km2 dan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa masih terlalu kecil wilayahnya. Sumatera dan Sulawesi adalah pulau yang subur dan cocok untuk pertanian. Jadi sayang jika pertumbuhan jumlah penduduk dipusatkan di situ. Belum lagi kedua wilayah ini rawan dengan gempa bumi dan tsunami.

Ada pun Kalimantan luasnya 540.000 km2 dengan jumlah penduduk hanya 12 juta jiwa. Pulau Kalimantan jauh lebih luas dibanding pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi dan jumlah penduduknya justru paling sedikit. Di pulau Kalimantan juga tidak ada gunung berapi dan merupakan pulau yang teraman dari gempa. Sementara di pesisir Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa juga ombak relatif tenang dan aman dari Tsunami. Ini cocok untuk jadi tempat ibukota Indonesia yang baru. Lalu, kenapa Parangkaraya? Palangkaraya mempunyai wilayah kota yang ditunjang dengan potensi sumber daya alam yang tinggi serta hutan yang lebat, memberikan peluang untuk dijadikan hutan kota yang melindungi udara dari polusi dan kerusakan lahan.

Minimal, untuk menghidupkan lampu, Kota Palangkaraya tidak perlu mengimpor batu bara dari pulau lain seperti halnya Jakarta yang harus mengimpor batubara dari Kalimantan. Untuk pelabuhan utama, kota Sampit siap untuk dikembangkan menjadi pelabuhan internasional. Jika ibukota negara pindah ke Palangkaraya, diharapkan pergerakan kemajuan Indonesia Timur dapat lebih berputar dengan cepat.

Dan pada akhirnya, biarlah Jakarta cukup menjadi pusat bisnis. Untuk pusat pemerintahan, sebaiknya dipindahkan ke Kalimantan. Dan nantinya Indonesia dapat melakukan penyebaran pusat kegiatan di berbagai kota di Indonesia. Seperti halnya saat Amerika membagi pusat kegiatan di berbagai kota: AS pusat pemerintahan ada di Washington DC. Pusat bisnis ada di New York dengan populasi 8,1 juta. Pusat kebudayaan ada di Los. Dan pusat Industri otomotif ada di Detroit. Wallohua`lam

Ahmad Zahid Ali

Surabaya, 28 Juli 2010